Sistem Multipartai Melemahkan Negara


SISTEM MULTIPARTAI MELEMAHKAN NEGARA

 * Ambang Batas 4% Perolehan Kursi Parlemen Efektif untuk Penyederhanaan Parpol

* Angka 4% Sudah Kompromistis, Sebelumnya Golkar dan PDIP Usulkan 5%

Penyelesaian masalah partai harus menjadi agenda prioritas dalam penataan sistem politik dan kepartaian secara nasional. Faktanya, dalam multipartai yang berlaku saat ini tak kunjung mampu mendorong konsolidasi demokrasi. Akibatnya, Indonesia terus dililit masa transisi yang melemahkan sistem pemerintahan.

“Penyerderhanaan parpol itu merupakan agenda politik yang sangat penting, Apalagi saat ini sedang dibahasa RUU Pemilu. Ini adalah momentum yang tepat untuk mengaji betapa pentingnya penyederhanaan parpol,” kata Direktur Eksekutif Indo Survei and Strategy, Hendrasmo, di Jakarta, Minggu (6/11).

Menurut Hendrasmo, bila penyederhanaan parpol mampu dilakukan dan diwujudkan, itu akan bisa mengurangi potensi fragmentasi politik. Bila fradmentasi politik terus dibiarkan serta tidak dikelola dengan baik, maka Indonesia bakal terus menjadi negara yang lemah.

“Dan kita tidak akan pernah punya pemerintahan yang kuat,” kata Hendrasmo. Hendrasmo mengingatkan Indonesia semestinya sudah bisa lepas dari jeratan masa transisi politik serta mampu mengonsolidasikan demokrasi secara lebih mapan dan kuat. Namun, sayang belitan masa transisi terus mencekeram kuat.

Salah satunya disebabkan oleh sistem multipartai yang tidak kompatibel dengan sistem presidensial. Sistem multipartai menjadi pendorong konsolidasi demkorasi, Sistem multipartai justru kontraproduktif dengan sistem presidensial.

“Kenyataannya, dengan sistem multipartai kita terlalu lama mencapai konsolidasi demokrasi,” kata dia. Hendrasmo setuju bahwa regulasi pemilu yang sedang dibahas di DPR saat ini membuat semangat penyederhanaan parpol. Ia juga sependapat bila penyederhanaan parpol itu bisa dilakukan melalui meknaisme seperti meningkatkan angka parliamentary threshold.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai usulan parliamentary threshold empat persen pada RUU Pemilu merupakan jalan tengah. “Usulan empat persen itu sudah mengakomodasi usulan lainnya, yakni lima persen serta tiga persen,” kata Anas Urbaningrum di sela penyembelihan hewan korban di Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (6/11).

Anas menjelaskan semula Partai Golkar dan PDI Perjuangan mengusulkan angka  parliamentary threshold lima persen, sedangkan partai menengah umumnya mengusulkan angka tiga persen. “Karena itu, Partai Demokrat menawarkan usulan angka parliamentary threshold empat persen, merupakan usulan jalan tengah,” katanya.

Anas juga mengingatkan partai-partai menengah agar tidak terlalu khawarit terhadap usulan parliamentary threshold empat persen.

Menurut dia, sembilan partai politik yang berada di DPR RI seluruhnya memperoleh angka parliamentary threshold lebih dari empat persen pada pemilu legislative 2009.

Partai Demokrat memperoleh suara pada pemilu 2009 sekitar 20 persen, kemudian yang terendah adalah Partai Hanura memperoleh sekitar empat persen. Parliamentary threshold adalah batas angka perolehan suara dari partai politik pada pemilu legislatif untuk berada di parlemen. Seperti diketahui, sebelumnya tujuan fraksi menengah dan kecil menyatakan akan membentuk Poros Kebersamaan untuk “menuntut” angka ambang batas perolehan kursi parlemen 2.5%.

Sumber: Harian Sinar Indonesia Baru, Selasa 8 November 2011, hal. 1 dan 15.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s