Pansus RTRW DPRDSU Sesalkan Bupati/Walikota Belum Usulkan Perubahan SK Menhut No 44/2005


Sumber: SKH Sinar Indonesia Baru, Rabu 7 Maret 2012, hal. 1 dan 15.

Pansus RTRW DPRDSU Sesalkan Bupati/Walikota Belum  Usulkan  Perubahan SK Menhut No 44/2005

 * Jika SK 44 Tersebut Berlaku, Banyak Desa/Kampung Jadi Kawasan Hutan Lindung

Medan (SIB)

Pansus (Panitia Khusus) RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) DPRD Sumut menyesalkan sikap Bupati/Walikota di Sumut yang tidak peduli akan aspirasi masyarakat yang menuntut perubahan SK Menhut No 44 Tahun 2005 tentang banyaknya wilayah desa maupun pemukiman penduduk dijadikan kawasan hutan lindung. Dari seluruh kabupaten/kota hanya 5 yang mengusulkan peta perubahannya untuk disahkan menjadi Perda.

Hal itu diungkapkan Ketua dan anggota Pansus RTRW DPRD Sumut Ir Jhon Hugo Silalahi MM, Nurhasanah SSos, Oloan SimboIon ST dan Hasbullah Hadi kepada wartawan, Selasa (5/3) di DPRD Sumut menanggapi masih minimnya kabupaten/kota yang mengusulkan peta perubahan wilayah yang akan disusun menjadi Perda.

Kelima kabupaten/kota tersebut yakni, Kabupaten Langkat, Serdang Bedagai, Batubara, Deliserdang dan Asahan. “Kita sangat kecewa, masih banyak Bupati/WaIikota di Sumut yang terkesan tidak peduli, padahal sudah beberapa kali kita minta usulan perubahan SK 44 tersebut untuk disampaikan ke Menhut RI agar dilakukan perombakan, kemudian diperdakan DPRD Sumut,” tegas Jhon Hugo.

Melihat fakta tersebut, tambah Nurhasanah dan Oloan, Pansus RTRW menilai Bupati/Walikota memang tidak berupaya memperjuangkan aspirasi rakyatnya yang menuntut akan perubahan SK Menhut No 44 tahun 2005, sebab jika SK tersebut tetap dipertahankan, banyak wilayah desa maupun kampung masuk wilayah hutan lindung.

“Sebagaimana diketahui lahirnya SK 44 yang berkaitan dengan kawasan hutan register menuai polemik. SK yang memposisikan sebagian besar wilayah daerah masuk dalam hutan lindung. Padahal, saat ini sudah banyak wilayah tersebut yang menjadi perkantoran, pemukiman rakyat dan sarana sosial,” jelas Nurhasanah sembari menambahkan SK Menhut tersebut dianggap akan memberangus dan ‘membunuh’ hak hidup masyarakat, sehingga harus segera direvisi.

Atas dasar tersebut, kata Nurhasanah, DPRD Sumut membentuk Pansus dan meminta Bupati/Walikota memberikan usulan wilayahnya agar dibuat Perda. Tapi yang disesalkan, hingga saat ini masih lima daerah yang menyerahkan usulan itu untuk dibahas ke Pansus RTRW.

Pansus RTRW DPRD Sumut, tegas Jhon Hugo, memberi waktu hingga 12 Maret 2012, jika sampai batas tersebut, Pansus tidak juga menerima usulan peta parubahan dari Bupati/Walikota SeSumut, akan langsung mensahkan Perda tersebut. “Kita harapkan Bupati/Walikota yang belum menyampaikan peta ruang wilayahnya segera menyampaikannya kepada Pansus, jika tidak, berarti dengan sendirinya, daerah itu tetap mengacu kepada SK Menhut No 44,” jelas Jhon Hugo. (M10/q).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s