Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia


Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah consumer finance. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (consumer credit). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (financing company), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh Bank. Di Inggris, kredit konsumen ini sudah diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, yaitu dalam Undang-Undang Kredit Konsumen 1974 (Consumer Credit Act, 1974).[1]

Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut A. Abdurrahman sebagaimana disitir oleh Munir Fuady, bahwa ”kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dan pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang”.[2] Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dan kredit dagang biasa, maka dari itu, biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988 yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (sebagaimana telah dicabut dengan Keppres No. 9 Tahun 2009), dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif. Abduikadir Muhammad dan Rilda Murniati, berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.[3]

Adapun pengaturan pembiayaan konsumen dari segi hukum perdata dan hukum publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.   Segi Hukum Perdata

Ada 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu: asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a.    Asas kebebasan berkontrak

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (legal certainty). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (fund lender), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (fund user).[4]

Penjanjian pembiayaan konsumen (consumer finance agreement) merupakan dokumen hukum utama (main legal document) yang dibuat secana sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPendata. Akibat hukum penjanjian yang dibuat secana sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (unilateral unvoidable). Penjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.[5]

b.   Undang-Undang di bidang Hukum Perdata

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk penjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai penjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdata. Kedua sumber hukum utama tensebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen.

1)   Penjanjian pinjam pakai habis

Penjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen digolongkan ke dalam “perjanjian pinjam pakai habis” yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdata. Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Dalam pengertian barang habis pakai termasuk juga sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang berkedudukan sebagai kreditor, sedangkan peminjam adalah konsumen yang berkedudukan sebagai debitur. Karena barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang, maka menurut ketentuan Pasal 1765 KUHPerdata pihak-pihak (perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen) boleh mempenjanjikan pengembalian uang pokok ditambah dengan bunga.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tergolong perjanjian khusus yang objeknya adalah barang habis pakai yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdata. Dengan demikian, ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku terhadap dan sejauh relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, kecuali apabila dalam perjanjian diatur secara khusus menyimpang.

2)   Perjanjian jual beli bersyarat

Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan dealer sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada dealer adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUHPerdata, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Menurut Pasal 1513 KUHPerdata bahwa pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Syarat waktu dan tempat pembayaran ditetapkan dalam perjanjian pokok, yaitu pembayaran secara tunai oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh pembeli.

Dalam perjanjian jual beli, penjual atau dealer setuju menjual barang secara tunai kepada pembeli. Dealer setuju bahwa harga akan dibayar oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika surat tanda pembelian yang ditandatangani oleh pembeli diserahkan kepada perusahaan yang bersangkutan. Syarat perjanjian tersebut mengikat penjual dan pembeli sama mengikatnya dengan perjanjian jual beli yang terjadi antara kedua pihak. Perusahaan pembiayaan konsumen juga terikat karena ketika terjadi perjanjian pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen akan membayar harga pembelian barang yang dibeli oleh konsumen dari penjual atau dealer manapun.[6]

2.   Segi Perdata di luar KUHPerdata

Selain dari ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdata yang relevan dengan pembiayaan konsumen, ada juga ketentuan-ketentuan dalam berbagai undang-undang di luar KUHPerdata yang mengatur aspek perdata pembiayaan konsumen. Undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut:[7]

a.    Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen itu mempunyai bentuk hukum berupa perseroan terbatas.

b.  Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila bentuk badan usaha perusahaan pembiayaan konsumen adalah koperasi, sehingga di dalam pendirian dan kegiatannya juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

c.    Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen mengadakan perjanjian mengenai hak atas tanah.

d.   Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan undang-undang yang secara perdata merugikan konsumen.

3.   Segi Hukum Publik

Sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, pembiayaan konsumen banyak menyangkut kepentingan publik terutama yang bersifat administratif. Oleh karena itu, perundang-undangan yang bersifat publik yang relevan berlaku pula pada pembiayaan konsumen. Peraturan perundangan yang terdiri atas undang-undang, keputusan presiden, dan keputusan menteri. Berbagai undang-undang di bidang administrasi negara yang menjadi sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:.

a.   Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen berurusan dengan pendaftaran perusahaan pada waktu pendirian, pendaftaran ulang, dan pendaftaran likuidasi perusahaan.

b.   Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini karena perusahaan pembiayaan konsumen wajib membayar pajak bumi dan bangunan, penghasilan, dan pertambahan nilai serta pajak jenis lainnya.

c.   Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini karena perusahaan pembiayaan konsumen melakukan pembukuan perusahaan dan pemeliharaan dokumen perusahaan.

d.   Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen melanggar kewajiban dan larangan undang-undang yang merugikan masyarakat konsumen dan/atau negara.

Serta ketentuan peraturan yang mengatur lembaga pembiayaan konsumen itu sendiri, seperti Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (sebagaimana telah dicabut dengan Keppres No. 9 Tahun 2009), Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang telah disempurnakan dengan Kepmenkeu No. 468 Tahun 1995.

[1] Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.96.
[2] Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1995, hal. 205.
[3] Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 214.
[4] Sunaryo, Op. Cit., hal. 98-99.
[5] Ibid., hal. 99.
[6] Ibid., hal. 100.
[7] Ibid., hal. 101.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s